BRICS: Organisasi Antarpemerintah dengan Pengaruh Global yang Terus Berkembang
1. Sejarah Pembentukan BRICS
1.1. Awal Mula BRIC
BRICS adalah akronim dari kelompok negara-negara berkembang utama, yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Organisasi antarpemerintah ini telah memperluas cakupannya dengan masuknya Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Meskipun mulanya fokus pada peluang investasi, BRICS kini telah berevolusi menjadi sebuah blok geopolitik yang signifikan. Para pemimpinnya mengadakan KTT tahunan sejak 2009 untuk mengkoordinasikan kebijakan multilateral, dengan hubungan antarnegara anggota yang berlandaskan prinsip non-intervensi, kesetaraan, dan saling menguntungkan.
Negara-negara pendiri, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok, mengadakan KTT pemimpin pertama mereka di Rusia pada tahun 2009, saat itu masih dikenal sebagai BRIC. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010 dan menghadiri KTT pertamanya pada tahun 2011. Kemudian, Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab berpartisipasi sebagai anggota baru dalam KTT 2024 di Rusia. Arab Saudi, meskipun belum menjadi anggota resmi, telah terlibat dalam kegiatan BRICS sebagai negara undangan.
Secara kolektif, negara-negara anggota BRICS mencakup sekitar 30% dari luas daratan global dan 45% dari populasi dunia. Afrika Selatan memiliki ekonomi terbesar di benua Afrika, sementara Brasil, India, dan Tiongkok termasuk dalam 10 besar negara di dunia berdasarkan populasi, luas wilayah, dan PDB nominal. Rusia, di sisi lain, menonjol sebagai ekonomi terbesar di Eropa dalam tahun fiskal terakhir berdasarkan paritas daya beli. Kelima anggota awal BRICS juga merupakan anggota G20, dengan PDB nominal gabungan mencapai US28triliun(sekitar2765 triliun (33% dari PDB PPP global), dan perkiraan cadangan devisa gabungan sebesar US$5,2 triliun per 2024.
BRICS dipandang sebagai pesaing geopolitik utama bagi blok G7 yang terdiri dari negara-negara maju terkemuka. Organisasi ini telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menyaingi dominasi Barat, seperti New Development Bank, BRICS Contingent Reserve Arrangement, BRICS Pay, BRICS Joint Statistical Publication, dan rencana mata uang cadangan keranjang BRICS. Kira-kira, sejauh mana inisiatif ini dapat mengubah lanskap ekonomi dan politik global? Inisiatif ini menandai upaya untuk membangun tatanan dunia yang lebih multipolar, menawarkan alternatif terhadap sistem yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat.
Akronim BRIC pertama kali dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Ekonom Jim O'Neill menciptakan istilah ini (tanpa Afrika Selatan) dengan keyakinan bahwa keempat negara tersebut akan mendominasi ekonomi global pada tahun 2050. Bayangkan, siapa sangka akronim sederhana ini bisa menjadi cikal bakal kekuatan global seperti sekarang? Awalnya, akronim ini dicetuskan untuk menyoroti peluang investasi di empat negara berkembang ini, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah blok geopolitik yang terkoordinasi.
Pertemuan tingkat tinggi dimulai pada September 2006, ketika para menteri luar negeri Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok bertemu di New York City di sela-sela Debat Umum Majelis Umum PBB. Pertemuan diplomatik resmi pertama diselenggarakan di Yekaterinburg, Rusia, pada 16 Juni 2009.
KTT resmi pertama BRIC dihadiri oleh para pemimpinnya: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Dmitry Medvedev (Rusia), Manmohan Singh (India), dan Hu Jintao (Tiongkok). Diskusi utama berpusat pada perbaikan ekonomi global, reformasi lembaga keuangan, dan peningkatan kerja sama di masa depan.
1.2. Bergabungnya Afrika Selatan
Pada tahun 2010, Afrika Selatan mulai berupaya bergabung dengan BRIC. Proses penerimaannya dimulai pada Agustus tahun yang sama, dan negara tersebut secara resmi menjadi anggota pada 24 Desember 2010, setelah diundang oleh Tiongkok dan diterima oleh anggota BRIC lainnya. Menurut Anda, mengapa Afrika Selatan begitu tertarik untuk bergabung dengan kelompok ini? Afrika Selatan melihat BRIC sebagai platform untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik dengan kekuatan-kekuatan berkembang lainnya, serta memperkuat posisinya di panggung global.
2. Indonesia dan Keanggotaannya di BRICS
Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025. Keputusan ini menandai langkah penting bagi peran strategis Indonesia di kancah internasional. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota aktif forum global seperti G20 dan ASEAN, Indonesia dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat pengaruh dan kontribusi BRICS dalam membentuk tatanan dunia yang lebih inklusif dan seimbang.
Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini memiliki 10 anggota penuh. Sebelum menjadi anggota penuh, Indonesia sempat berstatus sebagai negara mitra. Keanggotaan ini dipicu oleh beberapa alasan utama:
Potensi Ekonomi: Memperluas akses pasar untuk produk utama Indonesia (misalnya minyak kelapa sawit, batu bara, tekstil) ke lebih dari 3 miliar jiwa di negara-negara BRICS.
Akses Pendanaan: Membuka akses ke New Development Bank (NDB) untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia.
Diversifikasi Mitra Dagang: Menciptakan peluang untuk membangun hubungan dagang yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada mitra tradisional.
Kekuatan Diplomasi: Sebagai platform strategis bagi negara-negara berkembang, BRICS memungkinkan Indonesia untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global, seperti distribusi hak suara yang lebih adil di lembaga-lembaga global seperti IMF dan Bank Dunia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, Indonesia dapat memberikan perspektif baru.
Peran Strategis di Asia Tenggara: Dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan antara BRICS dan kawasan Asia-Pasifik, memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi global, serta mendorong kerja sama Selatan-Selatan.
Sejak bergabung, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan BRICS di bawah keketuaan Brasil, termasuk pertemuan tingkat menteri. Presiden Prabowo Subianto juga menginisiasi langsung keanggotaan Indonesia di BRICS pada tahun pertama kepemimpinannya. Keanggotaan ini juga berpotensi membuka pintu investasi baru, mendorong inovasi teknologi dan energi terbarukan, serta mengembangkan sistem pembayaran baru yang tidak bergantung pada dolar AS. Dengan semua potensi ini, bagaimana Anda melihat peran Indonesia dalam membentuk masa depan BRICS? Indonesia diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan stabilitas regional, serta memperkuat suara negara-negara berkembang di panggung global.
3. New Development Bank (NDB)
Pada Juni 2012, negara-negara BRICS menjanjikan $75 miliar untuk meningkatkan kekuatan pinjaman International Monetary Fund (IMF), dengan syarat adanya reformasi pemungutan suara IMF. Pada Maret 2013, saat KTT BRICS kelima di Durban, anggota BRICS sepakat untuk membentuk lembaga keuangan global sendiri guna melengkapi peran IMF dan Bank Dunia yang didominasi negara-negara Barat. Lembaga ini, bernama New Development Bank (NDB), didirikan pada tahun 2014. Bukankah menarik melihat bagaimana negara-negara berkembang ini berinisiatif menciptakan alternatif bagi lembaga keuangan tradisional? Memang, NDB didirikan dengan tujuan menyediakan pendanaan bagi pasar negara berkembang dan negara berkembang itu sendiri dalam membantu proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam KTT BRICS keenam di Fortaleza pada Juli 2014, dokumen pendirian New Development Bank senilai US100miliardancadanganmatauangsenilailebihdariUS100 miliar ditandatangani. NDB bertujuan menyediakan pendanaan bagi negara-negara berkembang untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.
Pada tahun 2021, Dewan Gubernur NDB menyetujui keanggotaan Bangladesh, UEA, Mesir, dan Uruguay, menandai ekspansi bank sebagai lembaga multilateral global. Selama periode 2022-2026, NDB akan fokus pada berbagai aspek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan, seperti Energi Bersih dan Efisiensi Energi, Infrastruktur Transportasi, Perlindungan Lingkungan, Infrastruktur Sosial, dan Infrastruktur Digital. Selain itu, BRICS dikabarkan sedang merencanakan peluncuran mata uangnya sendiri, sebuah wacana yang menarik perhatian karena berpotensi menjadi tantangan bagi dominasi Dolar Amerika Serikat.
4. Tantangan yang Dihadapi BRICS
BRICS, sebagai organisasi antarpemerintah, tidak luput dari tantangan, terutama karena perbedaan signifikan dalam latar belakang dan kepentingan tiap anggota. Contohnya, Tiongkok menghadapi tuduhan dumping dari negara-negara BRICS lainnya. Selain itu, Brasil mengkritik pembatasan impor produk pertanian oleh Rusia, mengingat ambisi Rusia untuk menjadi pengekspor agraria yang dapat bersaing dengan Brasil. Perbedaan kepentingan dan cara pandang juga terlihat dalam diskusi pembentukan New Development Bank, di mana setiap negara anggota memiliki agenda dan ambisi masing-masing. Melihat tantangan-tantangan ini, apakah BRICS dapat menjaga persatuan dan mencapai tujuan bersama? Meskipun ada perbedaan kepentingan, hubungan bilateral di antara BRICS didasarkan pada prinsip non-intervensi, kesetaraan, dan saling menguntungkan, yang menjadi fondasi untuk terus berkoordinasi dan mencapai tujuan bersama.
5. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
5.1. KTT BRIC Awal
KTT BRIC adalah pertemuan para kepala pemerintahan BRIC. KTT pertama berlangsung di Yekaterinburg, Rusia, pada 16 Juni 2009, dihadiri oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Presiden Dmitry Medvedev (Rusia), Perdana Menteri Manmohan Singh (India), dan Presiden Hu Jintao (Tiongkok). KTT BRIC kedua diadakan pada 15 April 2010 di Brasilia, ibu kota Brasil.
Dalam kedua KTT ini, BRIC menyatakan posisi mereka mengenai berbagai isu global, antara lain:
a. Reformasi lembaga keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia) agar dapat lebih menampung aspirasi negara-negara berkembang.
b. Perlunya diversifikasi sistem moneter internasional, tidak terfokus lagi pada US dollar sebagai mata uang internasional.
c. Agar PBB memainkan peran yang lebih penting dalam diplomasi multilateral.
d. Peran yang lebih besar untuk Brasil dan India di PBB (agar kedua negara tersebut juga bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB).
5.2. KTT BRICS (Setelah Bergabungnya Afrika Selatan)
Konferensi Tingkat Tinggi ini adalah pertemuan ketiga yang melibatkan negara-negara anggota BRIC dan yang pertama dihadiri oleh Afrika Selatan sebagai anggota baru. Afrika Selatan diundang bergabung dengan BRIC pada Desember 2010, dan setelah itu kelompok ini dikenal sebagai BRICS. Mantan Presiden Jacob Zuma kemudian menghadiri KTT BRICS Ketiga di Sanya, Tiongkok, pada Maret 2011, dengan tema "Broad Vision, Shared Prosperity". Agenda yang dibahas dalam KTT ini meliputi situasi internasional, ekonomi global dan keuangan internasional, pembangunan dan kerja sama BRICS. KTT ini mengeluarkan Deklarasi Sanya dan Rencana Aksi. Di sela-sela pertemuan, diadakan pula Pertemuan Menteri Perdagangan, Forum Akademisi, Forum Keuangan, dan Forum Bisnis.